Eks Pengurus Kritisi Syarat Minimal Dukungan 15 Pengprov dan Rp500 Juta bagi Caketum Perbasi
JAKARTA – Eks Pengurus Perbasi sekaligus pengamat bola basket Tanah Air, Hisia Martogi Lumban Gaol, mengkritisi syarat minimal dukungan 15 Pengurus Provinsi (Pengprov) Perbasi dan deposit uang pendaftaran sebesar Rp500 juta bagi Calon Ketua Umum (Caketum) menuju Perbasi 1. Pasalnya, syarat tersebut tak ada di dalam AD/ART Perbasi.
Pengurus Pusat (PP) Perbasi bakal menjalankan Musyawarah Nasional pada 28-30 Oktober 2024. Salah satu agenda penting yakni memilih Ketua Umum periode 2024-2028.
Ada dua sosok yang sudah mengambil formulir pendaftaran. Yang pertama, mantan Ketua Pengprov Perbasi DKI Jakarta, Yos Paguno dan yang kedua ada Budisatrio Djiwandono selaku Keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Hisia Martogi Lumban Gaol menuturkan, setiap organisasi memiliki aturan dan prosedur yang harus diikuti dalam proses pencalonan dan pemilihan pemimpin atau pengurus. Aturan tersebut, sambungnya, biasanya tercantum dalam anggaran dasar dan statuta organisasi.
"Sebagai anggota organisasi, kita harus mematuhi aturan-aturan tersebut demi menjaga demokratisasi dan keadilan dalam proses pemilihan," kata Martogi dilansir dari keterangan pers yang diterima MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa (27/8/2024).
Nah, apabila ada hal-hal yang bertentangan dengan aturan organisasi, maka peraturan tersebut perlu dikoreksi, diperbaiki, atau dicabut. Menurutnya, proses pencalonan dan pemilihan yang adil dan transparan sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan anggota organisasi.
Lebih lanjut Martogi menjelaskan bahwa statuta FIBA menyatakan pada artikel 9.7 bahwa federasi nasional harus melaksanakan proses pemilihan secara demokrasi, transparan dan akuntabilitas yang di lakukan empat tahun sekali. Sedangkan, menurut Anggaran Dasar Perbasi pasal 18.2 yang berbunyi Munas dilaksanakan empat tahun sekali dan Anggaran Rumah Tangga pasal 30.1 yang berbunyi membentuk panitia penyelenggara tiga bulan sebelum berakhirnya masa bakti.
"Nah dari beberapa pasal, tidak ada sebuah isyarat untuk membuat aturan baru oleh tim penjaringan. Apalagi aturan yang bertentangan dengan semangat demokrasi. Semangat perubahan dan mencari sosok untuk menjadi pemimpin organisasi nasional bolabasket," ujar pria yabg pernah jadi pengurus PP Perbasi 2015-2019 itu.
Sebagaimana diketahui, caketum yang mau maju minimal harus mendapatkan 15 dukungan dari Pengurus Provinsi (Pengprov). Oleh sebab itu, aturan minimal dukungan 15 pengprov dikatakannya seperti mengada-ada serta seolah menunjukkan tidak ada semangat demokrasi.
"Karena syarat yang dibuat melanggar AD/ART dan FIBA statuta," tutur Martogi.
Togi -sapaan Martogi- membeberkan, AD/ART sudah menjelaskan dengan tegas bahwa peserta Munas dan pemilik suara adalah Pengprov serta pengurus kabupaten/kota. Oleh sebab itu, hak yang sama alias azas egaliter untuk bisa memberikan dukungan kepada para calon.
Baginya, tidak ada jaminan seseorang yang tidak dapat dukungan dari Pengprov adalah sosok yang tidak layak memimpin organisasi. Pun demikian, belum tentu sosok yang mendapatkan dukungan banyak dari para pengprov menjadi orang yang sangat baik akan memimpin organisasi.
"Kenapa tidak saja membuat aturan seorang bakal calon adalah seorang anak raja, keponakan raja atau seorang konglomerat," ucapnya.
Oleh sebab itu, semangat demokrasi disebutnya tidaklah demikian. Akan tetapi, seharusnya mengisyaratkan semuanya sama.
"Biarlah peserta Munas (pemilik suara) menjadi hakim dan memutuskan untuk memilih pilihannya bukan dihambat dengan aturan yang tidak ada sama sekali di FIBA statuta dan AD/ART Perbasi," tuturnya.
Selain itu, Togi juga mengkritisi adanya kewajiban caketum membayar Rp 500 juta. Menurutnya, uang sebesar berapapun tidak menunjukkan bahwa seseorang yang membayar akan lebih baik memimpin dan orang yang tidak punya uang tidak layak memimpin.
"Dalam kepemimpinan bukan uang yang menjadi patokan. Maka oleh dari itu perlu dikoreksi bunyi syarat atau kriteria ini, dan menurut saya, panitia hanya menampung para calon saja tidak berhak memutuskan sah atau tidaknya seorang calon," ucapnya.
Oleh karena itu, semua calon wajib berkomunikasi dengan seluruh pengurus basket se Indonesia. Bukan malah menjadi kubu-kubuan dengan proses dukung mendukung calon tertentu.
"Walaupun itu sah-sah saja, tapi yang menjadi hal utama adalah persatuan seluruh masyarakat bola basket untuk meraih prestasi setinggi-tingginya," katanya.
Togi menyarankan para voters untuk memilih ketum yang asik buat Perbasi. Dia tak ingin ada orang yang punya kepentingan tertentu di luar Perbasi yang memimpin.
"Orang yang asik bukan berarti dia sok asik, minimal seseorang yang komunikatif, merangkul, punya semangat Egaliter, tidak ada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu," ujarnya.
Bukan dari keluarga Presiden, keluarga raja, karena kita NKRI. Punya semangat anti KKN, bukan anti demokrasi, dan taat pada aturan FIBA & AD/ART. Punya semangat persatuan yang akan membawa Indonesia Berprestasi. Sebuah harapan dan keniscayaan," pungkasnya.
(Wikanto Arungbudoyo)
Sports Okezone menyajikan informasi terbaru seputar dunia olahraga dengan akurat, cepat, dan terpercaya. Terus ikuti perkembangan menarik dari berbagai cabang olahraga.
