Eks Pengurus Kritisi Syarat Minimal Dukungan 15 Pengprov dan Rp500 Juta bagi Caketum Perbasi

"Kenapa tidak saja membuat aturan seorang bakal calon adalah seorang anak raja, keponakan raja atau seorang konglomerat," ucapnya.

Oleh sebab itu, semangat demokrasi disebutnya tidaklah demikian. Akan tetapi, seharusnya mengisyaratkan semuanya sama.

"Biarlah peserta Munas (pemilik suara) menjadi hakim dan memutuskan untuk memilih pilihannya bukan dihambat dengan aturan yang tidak ada sama sekali di FIBA statuta dan AD/ART Perbasi," tuturnya.

Selain itu, Togi juga mengkritisi adanya kewajiban caketum membayar Rp 500 juta. Menurutnya, uang sebesar berapapun tidak menunjukkan bahwa seseorang yang membayar akan lebih baik memimpin dan orang yang tidak punya uang tidak layak memimpin.

"Dalam kepemimpinan bukan uang yang menjadi patokan. Maka oleh dari itu perlu dikoreksi bunyi syarat atau kriteria ini, dan menurut saya, panitia hanya menampung para calon saja tidak berhak memutuskan sah atau tidaknya seorang calon," ucapnya.

Oleh karena itu, semua calon wajib berkomunikasi dengan seluruh pengurus basket se Indonesia. Bukan malah menjadi kubu-kubuan dengan proses dukung mendukung calon tertentu.

"Walaupun itu sah-sah saja, tapi yang menjadi hal utama adalah persatuan seluruh masyarakat bola basket untuk meraih prestasi setinggi-tingginya," katanya.

Togi menyarankan para voters untuk memilih ketum yang asik buat Perbasi. Dia tak ingin ada orang yang punya kepentingan tertentu di luar Perbasi yang memimpin.

"Orang yang asik bukan berarti dia sok asik, minimal seseorang yang komunikatif, merangkul, punya semangat Egaliter, tidak ada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu," ujarnya.

Bukan dari keluarga Presiden, keluarga raja, karena kita NKRI. Punya semangat anti KKN, bukan anti demokrasi, dan taat pada aturan FIBA & AD/ART. Punya semangat persatuan yang akan membawa Indonesia Berprestasi. Sebuah harapan dan keniscayaan," pungkasnya.

(Wikanto Arungbudoyo)