BOPI dan BSANK Dibubarkan, Kemenpora Siap Ambil Alih Peran

Antara, Jurnalis · Minggu 29 November 2020 18:34 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 29 43 2318386 bopi-dan-bsank-dibubarkan-kemenpora-siap-ambil-alih-peran-1L193AVD5s.jpg Sesmenpora Gatot S. Dewa Broto. (Foto: Bagus/Kemenpora)

JAKARTA - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menyatakan siap melaksanakan dan mengambil alih tugas dan fungsi Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK) dan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI). Hal itu setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membubarkan dua organisasi di atas beserta delapan lembaga nonstruktural lainnya.

“Kami sepenuhnya memenuhi keputusan tersebut. Kami juga sangat siap (melaksanakan tugas dan fungsi BOPI dan BSANK),” kata Sekretaris Kemenpora Gatot S Dewa Broto saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (29/11/2020).

Berdasarkan keputusan terkait pembubaran dua lembaga itu, menurut Gatot, harus segera ada pertemuan bersama para pengurus sebelumnya guna membahas pelaksanaan tugas organisasi yang akan menjadi tanggung jawab Kemenpora.

“Supaya ada kesinambungan antara yang sudah dihasilkan, sedang, dan akan. Kami perlu duduk bareng,” ucapnya.

BOPI dan BSANK merupakan lembaga di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga yang masing-masing dibentuk berdasarkan peraturan presiden dan peraturan menteri..

BSANK dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2014. Ada sembilan anggota di dalamnya yang bertugas, antara lain menyusun standar nasional keolahragaan dan pedoman standardisasi, melakukan akreditasi program pelatihan dan organisasi olahraga serta sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan.

BACA JUGA: Sejarah! PON 2024 Digelar di Dua Provinsi, Aceh dan Sumatera Utara

Sementara BOPI dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 9 Tahun 2015 tentang kedudukan, fungsi, tugas, dan susunan organisasi badan olahraga profesional.

Salah satu tugas BOPI antara lain membantu menteri dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga profesional.

Presiden Joko Widodo pada Minggu resmi membubarkan 10 lembaga nonstruktural dengan alasan efektivitas dan efisiensi. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020.

“Bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan serta mencapai rencana strategis pembagunanan sosial, perlu membubarkan 10 (sepuluh) lembaga nonstruktural,” demikian pernyataan salah satu poin dalam Perpres yang ditandatangani Jokowi pada 26 November 2020.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini