MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA – Kemenpora RI bersiap menatap PON XXII 2028 NTB-NTT. Mereka membentuk tim koordinatif lintas sektor untuk mematangkan persiapan sekaligus memetakan kesiapan pendanaan serta menyelaraskan seluruh kebutuhan penyelenggaraan.
Langkah ini dilakukan agar pesta olahraga terbesar di Indonesia tersebut dapat berjalan dengan baik dari sisi pelaksanaan maupun tata kelola anggaran. Pemerintah ingin memastikan persiapan PON 2028 berlangsung efektif dan sesuai aturan.
Menpora RI, Erick Thohir mengatakan, pembentukan tim koordinatif merupakan hasil kesepakatan bersama sejumlah pihak. Di antaranya KONI Pusat, Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Tim tersebut nantinya akan melibatkan pemerintah daerah untuk melihat kondisi lapangan serta kesiapan anggaran. Hasil pemetaan itu kemudian akan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan.
"Kami sepakat akan membentuk tim koordinatif, kami akan mengundang dari daerah seperti apa mapping-nya sebelum nanti kami tentu laporkan kepada pemerintah pusat, Pak Menko ataupun Bapak Presiden untuk penyelenggaraan 2028 seperti ini perspektifnya," ujar Erick, kepada awak media, termasuk Okezone, di Graha Kemenpora, Jakarta pada Rabu (1/7/2026).
Pria yang juga Ketua Umum PSSI itu menegaskan ajang yang dijadwalkan berlangsung pada November 2028 tersebut harus digelar secara efisien. Kebijakan tersebut mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar tidak ada pembangunan venue baru.
Pemerintah mengambil keputusan itu berdasarkan evaluasi penyelenggaraan PON sebelumnya. Beberapa fasilitas olahraga dinilai tidak optimal setelah ajang selesai digelar.
Oleh karena itu, venue yang sudah tersedia di wilayah tuan rumah, yakni Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT), akan dimaksimalkan. Sementara cabang olahraga yang belum memiliki fasilitas memadai akan dialihkan ke DKI Jakarta sebagai daerah penyangga.
Skema tersebut juga dinilai mampu mendukung program pembinaan atlet nasional. Persiapan PON 2028 diharapkan menjadi bagian dari jalur menuju ajang internasional seperti SEA Games, Asian Games, hingga Olimpiade.
Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi langkah Kemenpora yang sudah menentukan arah persiapan sejak jauh hari. Menurutnya, waktu persiapan panjang akan mempermudah koordinasi terkait cabang olahraga dan venue pertandingan.
"Dari keputusan itu kami tahu dengan kebijakan tidak membangun venue baru, kami pertandingkan NTT-NTB yang memang venue-nya sudah siap. Yang lain yang tidak, kami pertandingkan di Jakarta," kata Marciano.
Marciano juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bersedia menjadi daerah penyangga dalam pelaksanaan PON XXII 2028. Menurutnya, dukungan tersebut akan membantu kelancaran penyelenggaraan.
Dari sisi tata kelola, Kemenpora juga memastikan pelaksanaan PON 2028 mendapat pendampingan sejak tahap awal. Kejaksaan Agung dan BPKP akan terlibat dalam pengawasan agar penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Narendra Jatna, menyatakan siap memberikan pendampingan hukum selama proses persiapan. Pendampingan itu dilakukan untuk memperkuat administrasi serta mencegah kendala hukum.
"Kami akan mendampingi dan juga memberikan pendapat hukum juga mengawasi tata kelola sehingga ini menjadi satu bagian utuh bahwa kita semua ingin kesuksesan nanti PON 2028 nantinya ke depan," ujar Narendra.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan BPKP Susilo Widhyantoro memastikan, pengawasan akan mencakup seluruh tahapan. Mulai dari pengadaan barang, infrastruktur pendukung, hingga kebutuhan akomodasi atlet.
"Jadi tidak hanya kesuksesan dalam penyelenggaraan olahraga saja di event-nya, namun juga kami ingin memastikan persiapan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban nanti di sisi keuangannya juga dapat akuntabel," tegas Susilo.
Dengan pembentukan tim koordinatif tersebut, pemerintah berharap seluruh persiapan PON XXII 2028 dapat berjalan lebih terarah. Ajang olahraga nasional itu diharapkan sukses secara prestasi sekaligus memiliki tata kelola yang transparan.
(Wikanto Arungbudoyo)