Soal Kabar Tunggakan Honor Atlet SEA Games, Kemenpora Beri Klarifikasi

Dari SPJ tahap 1 sendiri, Kemenpora menemukan bahwa PB PODSI mengambil kebijakan sepihak yang tak sesuai dari perjanjian. PB PODSI memutuskan menggunakan anggaran bantuan pelatnas dayung yang sejatinya digunakan untuk Juni-Desember 2019, mereka pakai untuk Januari-Juli 2019.

Akibatnya, Kemenpora meminta PB PODSI untuk menyampaikan proposal baru karena adanya ketidaksesuaian dari penggunaan anggaran. Mereka juga telah memberikan surat teguran kepada PB PODSI untuk konsisten dan taat pada peraturan yang berlaku.

“Dari data SPJ tahap 1 yang diterima Kemenpora pada 16 Oktober 2019 ternyata ditemukan bahwa PB PODSI mengambil kebijakan sepihak menggunakan anggaran bantuan pelatnas dayung yang seharusnya digunakan untuk Juni-Desember 2019, tetapi digunakan untuk Januari-Juli 2019. Hal ini tidak sesuai dengan MoU dan itu akan berpotensi menjadi temuan oleh instansi yang melakukan audit keuangan,” lanjut keterangan Kemenpora.

“Sebagai informasi, PB PODSI pada 16 Oktober 2019 telah menyerahkan SPTJB yang ditandatangani oleh Sekjen PB PODSI. Intinya, PB PODSI mengakui ketidaksesuaian peruntukannya itu adalah sepenuhnya tanggung jawab PB PODSI bukan Kemenpora. Sebagai konsekuensinya, pada 11 November 2019, Kemenpora telah meminta PODSI untuk menyampaikan proposal baru,” sambungnya.

“Prinsip Kemenpora sangat jelas bahwa untuk kepentingan atlet dan cabor tetap diutamakan. Namun demikian, harus sesuai ketentuan yang berlaku. Kemenpora tidak ingin mendorong kepada cabor mana pun untuk melakukan penyalahgunaan anggaran karena jika itu terjadi, yang akan mendapat penilaian negatif adalah institusi Kemenpora sebagai pemberi bantuan anggaran. Pada 13 November, Kemenpora telah memberikan surat teguran kepada PB PODSI untuk konsisten dan taat pada peraturan yang berlaku,” tutup keterangan Kemenpora.

(Djanti Virantika)