Jokowi Kaget MotoGP Mandalika 2024 Butuh Banyak Izin, MGPA Bilang Begini

LOMBOK TENGAH – Direktur Utama MGPA (Mandalika Grand Prix Association), Priandhi Satria, menanggapi pernyataan Presiden RI Joko Widodo perihal banyaknya perizinan untuk menggelar MotoGP Mandalika. Menurutnya, hal-hal yang bersifat prinsip memang sulit untuk disimplifikasi.

Jokowi mengaku kaget dengan banyaknya perizinan yang harus diurus untuk menggelar balapan di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurutnya, ada 13 surat izin yang diperhalus menjadi surat rekomendasi dari pihak-pihak terkait yang perlu diurus.

“Begitu saya tanya, bagaimana mengenai perizinan, lemas saya. Ternyata ada 13 izin yang harus diurus. Tapi namanya bukan perizinan, namanya surat rekomendasi,” ungkap Jokowi, pada 24 Juni 2024.

Surat izin tersebut, kata Jokowi, antara lain surat dari Polsek, Polres Polda hingga Mabes Polri. Lalu ada surat izin dari RSUD dan Dinas Kebakaran.

"Harus punya ini, kalau tidak, izin-izin itu tadi tidak keluar. Kalau saya jadi penyelenggara event itu, lemas dulu sebelum bertanding event-nya," ucap Kepala Negara.

Menanggapi hal itu, Priandhi mengatakan ada beberapa hal yang sifatnya prinsip yang memang tidak bisa disimplifikasi. Ia mencontohkan perlunya koordinasi dengan desa di sekitaran Sirkuit Mandalika.

“Ya kalau saya bilang memang harus ya, maksudnya kami pamit ke desa di depan ya memang harus. Karena desa di depan yang punya rumah di sini, jangan juga kami adakan acara di depan, dia hajatan, tutup jalan kan jadi, makanya disatukan,” beber Priandhi kepada awak media terbatas termasuk Okezone, di Sirkuit Mandalika, Jumat 5 Juli 2024.

“Disimplifikasi begitu apakah menyelesaikan semua masalah? Desanya enggak tahu, yang tahu di struktur atasnya dia bikin acara pernikahan, tutup (jalan), atau masjid-nya ada acara begitu kan, kami harus saling koordinasi,” sambungnya.