Hemat Anggaran, Pemerintah Ketuk Palu PON 2028 Gunakan Fasilitas Eksis Tanpa Proyek Venue Baru

JAKARTA - Pemerintah mengambil langkah berani dengan menerapkan konsep super hemat dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII 2028 mendatang. Menindaklanjuti arahan tegas dari Presiden, ajang olahraga multievent terbesar di Tanah Air ini dipastikan tidak akan membangun arena pertandingan baru, melainkan mengoptimalkan fasilitas yang sudah tersedia demi menjaga efisiensi anggaran dan akuntabilitas administrasi.

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) resmi bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Daerah Khusus Jakarta untuk menyukseskan PON 2028. Kepastian itu ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan penetapan tuan rumah oleh Menpora Erick Thohir kepada kepala daerah terkait.

Acara penyerahan berlangsung di Gedung Graha Kemenpora, Jakarta pada Selasa (23/6/2026). Penetapan tuan rumah dilakukan lebih awal agar persiapan dapat berjalan lebih matang, terutama dalam hal anggaran dan tata kelola.

1. Sinergi Lintas Kementerian

"Kita ingin memastikan PON ini berjalan baik. Baik tidak hanya penyelenggaraan, tetapi juga baik secara administratif. Dan tentu kita memastikan direktif Bapak Presiden juga kita laksanakan," ujar Erick dalam konferensi pers yang dihadiri Okezone di Graha Kemenpora, Jakarta pada Selasa (23/6/2026).

Menpora menjelaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar penyelenggaraan PON 2028 menggunakan anggaran secara efektif. Karena itu, pemerintah memilih memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia dan tidak menyiapkan pembangunan venue baru.

Koordinasi dengan sejumlah kementerian akan dilakukan untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan sesuai rencana. Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri akan ikut mengawal persiapan PON XXII 2028.

Selain infrastruktur, Kemenpora juga memberi perhatian terhadap pembinaan atlet nasional. Erick menegaskan cabang olahraga prioritas dalam Desain Besar Olahraga Nasional tetap harus dipertandingkan untuk menjaga kesinambungan prestasi.

"Saya tidak mau nanti tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, para Gubernur yang hadir jangan sampai ada isu di kemudian hari. Karena hari ini tadi saya sampaikan masih ada isu-isu mengenai tentu penyelenggaraan sebelumnya yang jelas dari pemerintah pusat kita sudah menyerahkan anggarannya ke daerah tetapi di daerahnya mungkin belum sinkronisasi," kata Erick saat sesi tanya-jawab dengan wartawan.

Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengingatkan agar PON tidak menjadi ajang perpindahan atlet secara instan. Menurutnya, daerah harus lebih fokus membangun pembinaan atlet sejak usia dini.

"Saya harap nanti kota rapat dengan KONI juga mewanti-wanti itu. Karena asalnya dari mana, karena hanya mengejar medali, mereka jor-joran untuk transfer (atlet)," harap Taufik.