Kaget Lihat Banyaknya Perizinan untuk Gelar MotoGP Mandalika 2024, Presiden Jokowi: Lemas Saya

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) kaget mendengar banyaknya perizinan yang harus dilalui demi terselenggarakannya MotoGP Mandalika 2024. Bahkan saat mendengar ada setidaknya 13 izin yang harus dilalui untuk menggelar ajang balapan di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) itu, Jokowi mengaku lemas.

Awalnya Jokowi semringah karena penyelenggaraan event MotoGP di sirkuit Mandalika bisa menumbuhkan ekonomi Indonesia mencapai Rp 4 triliun. Jelas itu baik untuk meningkatkan perekonomian Tanah Air, terkhusus di kawasan Lombok.

"Saya berikan contoh saja, MotoGP di Mandalika. Saya cek ke panita, ini efeknya luar biasa, dampak ekonominya 4,3 triliun. Bisa menyerap melibatkan tenaga kerja 8 ribu, UMKM yang terlibat kurang lebih 1.000," kata Jokowi dalam sambutannya pada Peresmian Digitalisasi Layanan Penyelenggaraan Event, The Tribrata, Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Meski senang dengan dampak terhadap perekonomian, Jokowi langsung merasa lemas mendengar banyakan perizinan yang harus diurus untuk terselenggarakannya MotoGP Mandalika 2024 tersebut.

"Tapi begitu saya tanya, bagaimana mengenai perizinan, lemes saya. Ternyata ada 13 izin yang harus diurus. Tapi namanya bukan perizinan, namanya surat rekomendasi,” sambung Jokowi.

“Sebetulnya sama saja, perizinan itu cuma diganti nama saja, dihaluskan menjadi surat rekomendasi. Ada yang namanya surat pemberitahuan tapi namanya ijin," tambahnya.

Surat izin tersebut, kata Jokowi, antara lain surat dari Polsek, Polres Polda hingga Mabes Polri. Lalu ada surat izin dari RSUD dan Dinas Kebakaran.

"Harus punya ini, kalau tidak, izin2 itu tadi tidak keluar. Surat pemberitahuan ke Bea Cukai karena mendatangkan barang-barang dari luar. Surat pemberitahuan ke KEK NTB, surat pemberitahuan ke INSP ini urusan bea cukai. Kalau saya jadi penyelenggara event itu, lemes dulu sebelum bertanding eventnya," lanjut Jokowi.

Jokowi menyebut bisa saja perizinan tersebut masih bisa bertambah lagi. Bahkan, katanya, duit penyelenggara bisa habis karena digunakan untuk mengurusi perizinan.

"Ini fakta. Karena saya tanya langsung, problemnya apa sih. Ini sama dengan konser musik, event-event olahraga lainnya. Sudah tidak akan mungkin jauh dari yang tadi saya sebutkan tadi. Betapa sangat beratnya menjadi penyelenggara event di Indonesia. Padahal event di Indonesia itu, setiap tahun, sekarang sebelum pandemi ada 4000 event kurang lebih, sekarang 3.700 event," tandasnya.

(Rivan Nasri Rachman)