Tim Indonesia Dipaksa Mundur dari All England, BWF Tak Kompeten dan Harus Direformasi

JAKARTA  - Duta Besar Indonesia untuk Inggris, Desra Percaya, mengatakan bahwa Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) tidak kompeten dalam melaksanakan kompetisi All England 2021 sehingga terjadi diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil terhadap tim Indonesia yang mundur dari ajang tersebut akibat dugaan COVID-19. Sementara Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menyuarakan reformasi organisasi dalam tubuh BWF.

“Pesan saya kepada (presiden) BWF Poul-Erik Hoyer Larsen jelas saya katakan bahwa Anda BWF tidak kompeten, bahwa Anda tidak siap melaksanakan All England di tengah pandemi COVID-19 yang memang sulit dan menantang,” kata Desra dalam konferensi pers dari London, Jumat 19 Maret 2021.

Seperti diberitakan sebelumnya, BWF telah memutuskan untuk menarik partisipasi tim Indonesia dari turnamen All England setelah otoritas kesehatan Inggris (NHS) mengetahui terdapat seseorang yang dikonfirmasi positif COVID-19 dalam pesawat yang sama dengan yang ditumpangi tim Indonesia dalam penerbangan dari Istanbul ke Birmingham pada 13 Maret 2021.

Baca juga: Wakil Indonesia Dipaksa Mundur dari All England 2021, Ayah Anthony Ginting Gusar

Padahal, itu bukanlah kasus pertama terkait COVID-19 yang terjadi selama turnamen. Pada Rabu (17/3), laga pembuka turnamen All England sempat tertunda setelah beberapa atlet dari India, Thailand, dan Denmark diindikasikan tertular COVID-19.

Baca juga: Tim Indonesia Dipaksa Mundur dari All England 2021, Kevin Sanjaya Minta BWF Bertanggung Jawab

Terkait hal tersebut, dalam komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk BWF, NHS, dan Kementerian Luar Negeri Inggris, dia menekankan pesan yang konsisten bahwa tak boleh ada diskriminasi dan tindakan yang tidak adil terhadap atlet Indonesia.

Menurut Desra, BWF yang tidak kompeten dalam menyelenggarakan ajang tersebut tetap mengakibatkan perlakuan yang tidak adil bagi atlet Indonesia.

“Dari berbagai komunikasi dan upaya yang saya lakukan secara maksimal, dapat saya simpulkan bahwa tidak ada kebijakan yang diskriminatif. Namun, karena kompetensi BWF tidak baik dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, telah terjadi diskriminasi dan perlakuan tidak adil,” tegas Desra.