JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Indonesia, Erick Thohir, memberikan peringatan keras kepada seluruh pengurus olahraga daerah agar menghentikan praktik pembajakan atlet menjelang Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII 2028. Pria yang juga menjabat Ketua Umum PSSI tersebut menegaskan setiap provinsi wajib mengandalkan hasil keringat pembinaan mandiri alih-alih berburu jalan pintas demi gengsi semata.
Menurut Erick, PON merupakan ajang untuk melihat perkembangan olahraga di setiap wilayah Indonesia. Sebab itu, perpindahan atlet secara instan demi memperkuat kontingen tertentu dinilai tidak sesuai dengan semangat pembinaan.
"Jangan (PON 2028) ini jadi ajang bajak membajak atlet," kata Erick kepada awak media, termasuk Okezone di Graha Kemenpora, Jakarta pada Rabu (24/6/2026).
Erick menilai setiap daerah memiliki potensi atlet yang harus terus dikembangkan. Pembinaan berkelanjutan menjadi kunci agar muncul atlet berkualitas yang dapat memperkuat Indonesia di tingkat internasional.
Dalam waktu dekat, Kemenpora akan melakukan koordinasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) untuk menyamakan pemahaman terkait aturan PON 2028. Pertemuan tersebut juga akan membahas cabang olahraga yang akan dipertandingkan.
"Jangan sampai kita semua nomor dipertandingkan tapi anggarannya tidak tersedia," ujar Erick.
Menpora juga meminta daerah lebih fokus pada cabang olahraga yang sesuai dengan potensi dan fasilitas yang dimiliki. Langkah tersebut dinilai penting agar pembinaan atlet berjalan efektif serta menghasilkan prestasi jangka panjang.
Ajang PON XXII 2028 sendiri akan berlangsung di Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), serta DKI Jakarta sebagai provinsi pendukung. Pemerintah ingin penyelenggaraan ajang olahraga nasional tersebut berjalan dengan persiapan yang matang.
Selain persoalan atlet, Erick juga menyoroti kesiapan fasilitas pertandingan untuk PON 2028. Dia menegaskan pemerintah tidak akan membangun arena baru karena mengedepankan efisiensi anggaran.
"Anggaran yang efektif, efisien harus dilakukan. Jadi ini bukan era birokrasi yang seperti dulu, semua ini harus efisien dan tepat sasaran," tutup Erick Thohir.
(Rivan Nasri Rachman)