PB PON Tak Transparan, Wali Kota Jayapura Tolak Jadi Tuan Rumah PON XX Papua

Chanry Andrew S, Jurnalis · Selasa 25 Mei 2021 07:30 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 25 43 2415013 pb-pon-tak-transparan-wali-kota-jayapura-tolak-jadi-tuan-rumah-pon-xx-papua-5ToRwpdGqr.jpg Logo PON XX Papua 2021. (Foto: Istimewa)

JAYAPURA – Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tommy Mano, dengan tegas menolak Kota Jayapura menjadi tuan rumah PON XX Papua. Mano mengatakan, tak ada keterbukaan pengelolaan dana dari Pengurus Besar (PB) PON terhadap sub penyelenggara PON dalam rapat pembahasan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang berlangsung selama 4 hari di kota Jayapura.

"Dalam empat hari saya bertemu dengan PB PON untuk rapat menyusun RKA. Karena kita sebagai penyelenggara, maka PB PON harus serahkan penuh bagian Akomodasi, transportasi, dan konsumsi kepada Pemerintah Kota Jayapura. Jangan mereka tahan-tahan, karena kita yang selenggarakan kegiatan besar ini (PON XX). Tapi sayangnya tidak ada sama sekali keterbukaan soal DPA dari bidang I sampai dengan bidang IV," ungkap Wali Kota dengan tegas di Jayapura.

Logo PON Papua

Menurut BTM sapaan akrab Benhur Tommy Mano, yang juga ketua Sub PB PON kota Jayapura, DPA itu seharusnya dibuka secara transparan. Walaupun sudah ada kegiatan yang dilelang, menurut BTM pihaknya tak akan mengganggu hal itu, melainkan melanjutkan. Namun, menurut BTM ada pos anggaran yang semestinya digeser kepada kota sebagai pihak penyelenggara, seperti persiapan umbul-umbul dan lainnya.

"Seharusnya ada keterbukaan. Tak jadi masalah jika pihak Pemprov sudah tangani, yang penting DPA itu dibuka, ada 16 bidang itu, harus dibuka secara transparan kepada pihak Pemerintah Kota," ungkap BTM.

Menurut BTM dalam PON XX Papua kali ini terdapat 15 Venue dan 16 Cabang Olahraga dan kota serta kabupaten Jayapura yang terbanyak. "Kita ada 15 Venue dan 16 Cabang Olahgaga. Yang paling banyak adalah kita di kota dan Kabupaten Jayapura. Tidak mungkin kan kota dan kabupaten Jayapura hanya dikasih anggaran Rp 75 miliar, sedangkan Mimika dan Merauke dikasih Rp200 Miliar," ujarnya.

Atas hal tersebut maka menurut BTM dirinya selaku wali kota mengambil keputusan tegas untuk tidak menjadi tuan rumah. Di mana semua penyelenggaraan diserahkan kepada PB PON agar pihaknya tidak mendapat sorotan dari Mendagri dan Presiden Joko Widodo.

BACA JUGA: Buku Panduan Teknis PON Papua Dipublikasikan

"Makanya saya ambil keputusan tegas seperti ini, biar Kota Jayapura tidak menjadi tuan rumah, kami serahkan semuanya kepada PB PON. Supaya saya jangan disoroti oleh Mendagri dan Presiden Joko Widodo," tutupnya.

(Ram)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini